Koalisi Selamatkan Jakarta mempertanyakan hasil kajian reklamasi Teluk Jakarta | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Makassar
Kajian ini juga terkait dampak sosial, hukum dan lingkungan dengan adanya proyek reklamasi.
"Kami tidak tahu metode penelitian apa yang dibuat dan lain-lain, apakah itu obyektif atau tidak," sebut Rayhan.
Ia menuturkan, saat sidang berlangsung, salah Majelis Komisioner sempat bertanya soal data statistik dan bagaimana kajiannya. Namun, perwakilan Menko Maritim tidak menjawab pertanyaan tersebut.
"Kami punya kajian hukum dari ICEL. Justru kami mau compare (dengan hasil dari Menko Maritim)," kata Rayhan.
"Pada persidangan, pihak yang dikuasakan dalam persidangan tidak menguasai substansi," ujar Rayhan Dudayev dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) kepada KompasProperti, Selasa (7/3/2017).
Termohon, dalam hal ini perwakilan Kemenko Maritim, hanya memberikan poin-poin dalam presentasi.
Padahal seharusnya, kata Rayhan, Kemenko Maritim dapat memberikan penjelasan hasil kajian, berdasarkan data dan angka statistik.
"Pada persidangan, pihak yang dikuasakan dalam persidangan tidak menguasai substansi," ujar Rayhan Dudayev dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) kepada KompasProperti, Selasa (7/3/2017).
Termohon, dalam hal ini perwakilan Kemenko Maritim, hanya memberikan poin-poin dalam presentasi.
Padahal seharusnya, kata Rayhan, Kemenko Maritim dapat memberikan penjelasan hasil kajian, berdasarkan data dan angka statistik.
Besok Menko Luhut Akan Terima Kajian Reklamasi Teluk Jakarta dari Bappenas | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Makassar
NCICD dokumen negara, mestinya juga dilakukan konsultasi publik. Konsep NCICD harus dikonsultasikan ke publik. Benar ngga seh skenario yg dibuat Bappenas, direspon negatif atau positif, lakukan konsultasi publik. Kalau konsep NCICDnya selesai baru dia di-adopt oleh pemda," ungkapnya kepada KBR, Senin (6/3/2017).
San Afri menyebut KLHK memberikan beberapa rekomendasi dan catatan dalam NCICD. Semisal pencemaran air laut, turunnya muka air tanah, hingga nasib para nelayan di sekitar Teluk Jakarta.
"Kalau dari kita perspektifnya, yang akan menimbulkan dampak penting, misalnya, PLTU PLTG, kalau ada pembangunan reklamasi, tanggul, itu terganggu ga sih. Itu pertanyaan kita. Hindari kalau dia menaikan suhu air, kita ingatkan, kita kasih catatan, gimana ngatasinnya. Terkait sedimentasi, itu gimana, pembangunan diteruskan sedimentasinya gimana. Pencemaran air lautnya gimana mengatasinya. Turunnya muka air tanah di daratan, gimana ngatasinnya. Air bersih ngga ada, kaya gitu yang kita berikan. Gimana nelayan-nelayan dengan adanya NCICD, pulau reklamasi. Pertanyatan itu dijawab dalam NCICD. (Berarti akan dijawab dalam KLHS?) Iya," jelasnya.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) harus melakukan konsultasi publik jika dokumen Tanggul Laut Raksasa (NCICD) sudah rampung. Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang mengatakan NCICD adalah dokumen negara yang isinya harus diketahui masyarakat luas, terutama masyarakat terdampak.
Kajian NCICD berisi rekomendasi teknis, mulai regulasi kelembagaan, kerangka investasi, aspek lingkungan, hingga perencanaan tata ruang dan wilayah. NCICD nantinya akan menjadi acuan bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS akan menentukan bagaimana skenario hingga Amdal teluk Jakarta yang akan dibangun DKI.
"(Kajian reklamasi sudah jadi, sudah diterima?) Besok Selasa ya, eh Rabu, Rabu, briefing dengan Bappenas. (Bertemu dengan Kepala Bappenas?) Iya, langsung dengan Pak Bambang. (Adakah bocoran soal isinya?) Bocoran, belum. Kalau ada masak kau kuberitahu?" Kata Luhut di kantornya, Senin (06/03/17).
Sebelumnya, Bappenas telah membuat kajian mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Dari kajian tersebut, Bappenas akan menyiapkan sejumlah rencana untuk mencegah penurunan muka air tanah, serta menjamin ketersediaan air bersih untuk Wilayah Jakarta. Bappenas juga merencanakan membuat tanggul di bibir pantai untuk mengatur aliran air dari darat ke laut dan sebaliknya.
"(Kajian reklamasi sudah jadi, sudah diterima?) Besok Selasa ya, eh Rabu, Rabu, briefing dengan Bappenas. (Bertemu dengan Kepala Bappenas?) Iya, langsung dengan Pak Bambang. (Adakah bocoran soal isinya?) Bocoran, belum. Kalau ada masak kau kuberitahu?" Kata Luhut di kantornya, Senin (06/03/17).
Sebelumnya, Bappenas telah membuat kajian mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Dari kajian tersebut, Bappenas akan menyiapkan sejumlah rencana untuk mencegah penurunan muka air tanah, serta menjamin ketersediaan air bersih untuk Wilayah Jakarta. Bappenas juga merencanakan membuat tanggul di bibir pantai untuk mengatur aliran air dari darat ke laut dan sebaliknya.
Hasil Kajian Bappenas Beri Peran DKI Soal Reklamasi | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Makassar
Firdaus juga menilai, rekomendasi Bappenas yang tetap memberi ruang strategis kepada Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan reklamasi. Menurutnya, Pemprov DKI tak hanya sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan proyek reklamasi, namun juga memahami dengan baik proyek yang telah direncanakan sejak 22 tahun lalu ini. "Mencermati kondisi Pantura dan Teluk Jakarta saat ini," ujarnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, pernah mengatakan, bahwa reklamasi dan pembangunan tanggul laut diperlukan untuk memperbaiki daya dukung ruang Pantura dan mencegah dampak buruk penurunan permukaan tanah di Jakarta. Menurut Luhut, kajian dan rencana reklamasi Teluk Jakarta sudah sejak lama dilakukan oleh pakar dalam negeri maupun dari tim Port of Rotterdam, perusahaan asal Belanda.
"Menurut studi itu, bila reklamasi dan pembangunan tanggul laut tidak segera dilakukan, Jakarta akan kehilangan daratan akibat laju penurunan permukaan tanah yang sangat tinggi, sekitar 10 sentimeter per tahun,” kata Luhut.
Menurut Wakil Presiden Dewan Air Asia (Asia Water Council/AWC) ini, proyek reklamasi yang disinergikan dengan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) akan membawa manfaat bagi Penataan dan Pengembangan Teluk Jakarta baik secara lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
"Proyek ini akan turut memperbaiki ekosistem pantai Jakarta yang puluhan tahun sudah rusak parah akibat beban pencemaran yang baik mengalir melalui 13 sungai maupun yang dibuang langsung ke badan air di Teluk Jakarta," katanya.
Kajian reklamasi teluk Jakarta yang dilakukan oleh Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendapatkan apresiasi. Salah satunya dari Pakar Tata Air Perkotaan Universitas Indonesia dan Pendiri Indonesia Water Institute, Dr Firdaus Ali.
"Rekomendasi dari hasil kajian itu menunjukkan bahwa Bappenas juga melihat urgensi pelaksanaan reklamasi di pantai utara Jakarta dikaitkan dengan semakin kritisnya daya tampung dan daya dukung ruang di Ibu Kota," kata Firdaus Ali dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/3/2017).
PT Kontak Perkasa Futures