Proyek LRT Jabodebek sudah dikerjakan dan ditalangi oleh PT Adhi Karya Tbk | PT Kontak Perkasa Futures Pusat
Target penyelesaian enggak boleh meleset. Apa yang dicanangkan bisa terlaksana. Jadi LRT Jabodebek awal 2019 sudah operasi. LRT Palembang Juni 2018," tuturnya.
Pembangunan LRT dibagi menjadi dua tahap dengan masing-masing tahapan terdiri dari tiga lintas pelayanan, yakni tahap pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh Atas. Adapun tahap dua lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.
Nanti akan ada penyesuaian Perpresnya (Peraturan Presiden) untuk itu," ungkap Sugihardjo, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Walau demikian, ia mengatakan jika target penyelesaian dari proyek kereta ringan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan.
Pembiayaan lewat APBN ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016, tentang perubahan atas Perpres Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo, mengatakan ada kemungkinan Perpres diubah, karena adanya perubahan skema pembiayaan.
Skema pembiayaan proyek transportasi Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) sampai saat ini belum jelas. Meski begitu, proyek bernilai Rp 23 triliun ini harus rampung 2019.
Proyek LRT Jabodebek sudah dikerjakan dan ditalangi oleh PT Adhi Karya Tbk, namun BUMN konstruksi ini butuh suntikan dana untuk meneruskan proyek. LRT ini harus dibiayai oleh APBN, namun APBN tidak sanggup. Pemerintah saat ini masih membahas skema pembiayaannya.
Kebut Proyek LRT, Perpres Bakal Diubah | PT Kontak Perkasa Futures Pusat
Namun dirinya menyerahkan skema pembiayaan LRT tersebut kepada Kementerian keuangan. Yang jelas, Sugihardjo menegaskan pembangunan LRT harus selesai swsuai target yang telah ditetapkan. Pemerintah menargetkan LRT Jabodebek rampung pada awal 2019.
Sedangkan LRT Palembang selesai pada Juni 2018.
"Target penyelesaian gak boleh meleset. Apa yang dicanangkan bisa terlaksana. Jadi LRT Jabodebek awal 2019 sudah operasi. LRT Palembang Juni 2018," tukasnya.
Dalam Perpres 65 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perpes Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggara Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi bahwa pembiayaan proyek LRT masih bersumber dari APBN.
Sehingga, bila pembangunan LRT tidak hanya mengandalkan APBN, aturan tersebut harus direvisi. "Nanti akan ada penyesuaian Perpresnya untuk itu (aturan pembangunan LRT)," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo di Kemenko Maritim, Selasa (7/2/2017).
Aturan mengenai pembangunan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) bakal diubah. Pasalnya, pemerintah membuka opsi lain dalam pendanaan LRT selain dari APBN.
Menteri Sri Mulyani buka opsi proyek LRT dibiayai APBN | PT Kontak Perkasa Futures Pusat
Saat pemprov meminta APBN untuk LRT, bukan berarti beberapa daerah yang terdampak tidak berkontribusi. Tentu lanjut dia, akan ada pelibatan melalui APBD atau urunan.
"Kalau diserahkan ke pusat, tentu nanti daerah baik provinsi maupun kabupaten kota diminta kontribusinya lewat APBD. Ya harus bersedia," katanya.
Namun dia belum bisa menyampaikan berapa dana yang dibutuhkan untuk LRT yang diperkirakan akan ada delapan trase.
Sebagai proyek besar, LRT tentu harus sukses baik dari segi pembangunan, dan pelaksanaan. "Nanti takut kalau beres tapi enggak ada yang naik gimana coba?," terang Aher. Dia pun membandingkan dengan LRT Jakarta yang akan dibangun. "Masa tarif LRT Bandung lebih mahal dibanding Jakarta, jangan dong."
Hitung-hitungannya itu menurutnya, jika melibatkan APBN tidak akan ada perhitungan BEP atau pay back period atau memikirkan keuntungan. Sehingga dia yakin LRT akan cepat juga penyelesaiannya.
Sebelumnya, proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya diharapkan bisa diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dibiayai dari APBN. Alasan biar murah, transportasi modern itu bisa tetap terjangkau masyarakat.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengaku ada kekhawatiran jika pembiayaan dilakukan pihak ketiga atau swasta.
"Kita sih cenderungnya LRT itu dibiayai oleh APBN, kalau swasta khawatirnya tarifnya mahal," ungkapnya di Bandung, Selasa (16/2).
"Kita akan liat dari seluruh aspek, baik dari sisi pembiayaan, mekanisme pembiayaan yang sesuai UU APBN dan keuangan negara," ucap Ani di Jakarta, Selasa (7/2).
Selain itu, Ani masih akan mengkaji apakah proyek ini mendesak diselesaikan menggunakan dana APBN. "(Syaratnya) Dari sisi korporat memungkinkan, dan dari sisi urgensi menyelesaikan proyek cepat tapi tetap accountable, kita akan kaji," ucap Menteri Sri singkat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani belum memberi keputusan terhadap usulan pembiayaan pembangunan Light Rail Transit (LRT) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ani, sapaan Menteri Sri Mulyani, mengaku masih harus mengkaji lebih dalam usulan ini.