Sebelumnya, MK memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama Pasal 10 ayat (2) serta Pasal 11 ayat (1) dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Perkara Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/12/2016), menanggapi putusan MK. Menurut dia, putusan MK tersebut menjadi rambu pengingat agar kebijakan di sektor ketenagalistrikan senantiasa mengacu pada UUD tahun 1945 dan bertujuan menyejahterahkan rakyat.
"Kementerian ESDM selalu memperhatikan dan mematuhi amanat UUD 1945. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian ESDM akan mengevaluasi kembali seluruh peraturan terkait ketenagalistrikan untuk memenuhi amanat putusan MK," kata Sujatmiko. Hal ini ditujukan agar dalam kegiatan ketenagalistrikan yang menyangkut kepentingan umum tetap berdasarkan prinsip “dikuasai negara”.
Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, negara memiliki kewenangan yang meliputi penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, wilayah usaha, perizinan, serta persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik.
"Praktiknya kontrol negara masih kuat, yaitu adanya kontrol terhadap harga jual dan tarif listrik kepentingan umum. Tarif listrik masih dikontrol oleh pemerintah dan DPR atau gubernur dan DPRD," ungkap Sujatmiko.
Sebagaimana diketahui, MK telah mengabulkan sebagian permohonan terkait Pasal 10 ayat (2) serta Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Sementara itu, Pasal 11 ayat (1), dinilai MK, membuka kemungkinan hilangnya prinsip penguasaan oleh negara dalam penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat.
Senada dengan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Agus Triboesono, juga menekankan bahwa putusan MK tersebut sama sekali tidak menghambat upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa Indonesia, termasuk pada proyek ketenagalistrikan 35.000 MW.
"Putusan MK ini justru mendorong agar proyek tersebut dapat terlaksana dengan baik. Tentu saja Kementerian ESDM akan mengatur dan mengawasi pelaksanaannya agar senantiasa sesuai amanah UUD 1945, dan tetap mengawal agar sesuai dengan amanat putusan MK," terang Agus.
Menurut MK, Pasal 10 ayat (2) membuka kemungkinan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terpisah-pisah (unbundling). Sekadar informasi, saat ini Kementerian ESDM sedang berkoordinasi untuk penyelarasan regulasi di sektor ketenagalistrikan menyesuaikan dengan putusan MK.