(BNI) jalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta | PT Kontak Perkasa Futures
Dengan ditandatanganinya dalam pembayaran e-PBB ini, diharapkan dapat dikembangkan untuk pengelolaan rekening transaksional giro maupun payroll di lingkup Pemerintahan Kota Surakarta.
Adapun Pemkot Surakarta pada tahun 2017 menargetkan penerimaan PBB sekira Rp 63 miliar.
"Ke depan e-Pajak akan dapat digunakan untuk pembayaran 9 Pajak selain PBB yang diluncurkan hari ini" ujar Walikota Surakarta Hadi Rudyatmo.
Melalui e-Channel, BNI juga turut andil dalam program cashless society dan literasi keuangan yang diinisiasi baik oleh Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BNI juga akan mengembangkan layanan pembayaran pajak daerah lainnya, retribusi dan layanan produk serta jasa perbankan lainnya melalui e-Channel.
Melalui e-Channel, BNI juga turut andil dalam program cashless society dan literasi keuangan yang diinisiasi baik oleh Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BNI juga akan mengembangkan layanan pembayaran pajak daerah lainnya, retribusi dan layanan produk serta jasa perbankan lainnya melalui e-Channel.
Melalui e-Channel, BNI juga turut andil dalam program cashless society dan literasi keuangan yang diinisiasi baik oleh Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BNI juga akan mengembangkan layanan pembayaran pajak daerah lainnya, retribusi dan layanan produk serta jasa perbankan lainnya melalui e-Channel.
Bayar PBB Sekarang Bisa Sambil 'Leyeh-leyeh' | PT Kontak Perkasa Futures
Meski begitu, pria yang akrab disapa Rudy ini menyebut, penerapan sistem online bukan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun lebih diarahkan sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kalaupun kemudian pendapatan daerah dapat meningkat, menurutnya, lebih dipengaruhi faktor kepastian alur keuangan yang semua tercatat secara online, sehingga tak lagi terjadi kebocoran sebagaimana terjadi saat pembayaran secara manual.
Meski begitu, pria yang akrab disapa Rudy ini menyebut, penerapan sistem online bukan dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, namun lebih diarahkan sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan daerah. Kalaupun kemudian pendapatan daerah dapat meningkat, menurutnya, lebih dipengaruhi faktor kepastian alur keuangan yang semua tercatat secara online, sehingga tak lagi terjadi kebocoran sebagaimana terjadi saat pembayaran secara manual.(
Hingga saat ini, menurut Yosca, sistem e-pajak mungkin belum sempurna, dan ke depan akan terus diperbaiki, sambil menyiapkan sistem online bagi pembayaran jenis pajak daerah lain. Ada sepuluh jenis pajak daerah, jelasnya, sementara ini pembayaran non tunai baru menyentuh pada PBB yang menurutnya telah didukung database sangat lengkap. Dia memproyeksikan, dalam beberapa bulan ke depan, [penyarana jenis pajak daerah yang lain, juga daspat dibayarkan secara online.
Pemerintah Kota (Pemkot) sudah menyiapkan aplikasi e-pajak yang dapat diunduh melalui situs Solo Destination, jelasnya, selain itu, pembayaran pajak juga dapat dilakukan melalui transfer mesin ATM, hanya cukup menuliskan nomor induk masing-masing wajib pajak. Seluruh wajib pajak daerah, ujarnya, telah diberikan nomor pokok, yang dapat diakses masyarakat secara mudah.
Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Yosca Herman Sudrajat, menjawab wartawan saat peluncuran e-pajak, di Loji Gandrung, Jumat (26/5/2017) mengungkapkan, pembayaran pajak secara online ini, tercatat sebagai kali pertama di Indonesia. Lewat sistem ini, masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke bank untuk membayar pajak daerah, tetapi semua dapat dilakukan kapanpun, dari manapun, bahkan sambil leyeh-leyeh di rumah, melalui samrtphone masing-masing.
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meluncurkan sistem pembayaran pajak daerah secara online yang dikemas dalam program e-pajak. Hanya saja, dari 10 jenis pajak daerah, sementara ini pembayaran non tunai baru dapat dilakukan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan yang lain masih dalam proses penyiapan sistem.
Solo Jadi Kota Pertama yang Bisa Bayar PBB Lewat Ponsel | PT Kontak Perkasa Futures
Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan program pembayaran pajak maupun retribusi secara elektronik terus dikembangkan Pemkot. Hal tersebut dilakukan tidak semata-mata untuk meningkatkan pendapatan.
"E-pajak ini tujuannya bukan masalah pendapatan, tapi agar masyarakat percaya. Karena dengan seperti ini kan lebih transparan," ujarnya.
Layanan pembayaran PBB tersebut langsung terkoneksi secara live dengan data Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Surakarta. Warga Solo juga bisa mengecek transaksi mereka di aplikasi Solo Destination.
"Selanjutnya akan kita terapkan di kota-kota lain. Kita tentunya membidik yang wajib pajaknya banyak. Selain itu tergantung juga kepala daerahnya. Kalau Solo ini kan wali kotanya mendukung, jadinya kita dahulukan," ujarnya.
Dirut BNI, Achmad Baiquni, mengatakan Solo merupakan kota pertama yang menggunakan multichannel dalam pembayaran PBB.
"Di kota-kota lain sebenarnya sudah bisa lewat ATM. Tapi untuk m-banking, sms banking dan internet banking, baru ada di Solo. Untuk awal, kita baru PBB, secepatnya akan kita tambah layanan pajak hotel, restoran dan kafe," katanya.
Warga Solo kini dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui ponsel. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan m-banking, sms banking dan internet banking.
Program e-pajak tersebut diluncurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta di rumah dinas Wali Kota Surakarta, Jumat (26/5/2017). Pemkot menggandeng Bank Negara Indonesia (BNI) dalam penyediaan layanan pembayaran.