Sri Mulyani Indrawati mendukung usulan pemberian gaji penuh | etrade kontak perkasa futures
"Saya akan melihat seluruh pengarusutamaan berarti dari sisi konsekuensi APBN, bagaimana membuat dimensi gender dalam keseluruhan perencanaan maupun perancangan atau desain budget. Jadi tidak hanya insiatif satukementerian, namun merupakan kebijakan nasional," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia bisa belajar dari negara lain diantaranya Kanada, agar pengarusutamaan gender bisa berjalan secara efektif di seluruh kementerian/lembaga, dan para perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengabdi secara optimal bagi negeri.
"Kita akan lihat ada hal-hal yang kita bisa perbaiki dan perkuat. Saya bahkan mengundang negara-negara lain yang melakukan gender mainstreaming. Seperti di Kanada, menteri keuangannya mengatakan tidak ada program, kalau tidak ada analisa gendernya," katanya.
"Kita harus memberikan kesempatan yang sama, melalui pembuatan desain kebijakan untuk mengenali perbedaan itu. Jangan yang satu diuntungkan, satunya tidak. Saya menganggap kita belum sampai pada titik optimal, ambisi itu jangan sampai berkurang," katanya.
Ia memastikan upaya untuk mendorong pengarusutamaan gender juga sedang dilakukan pemerintah, di antaranya melalui penyusunan desain perencanaan belanja dalam APBN, yang disesuaikan untuk menjawab isu-isu terkait dengan permasalahan kaum perempuan.
"Kalau Indonesia mau melakukan itu, kita lebih maju dari AS, karena di AS paternity leave-nya tidak dibayar. Kita mungkin belum semaju perusahaan di Eropa, tapi lebih bagus kalau di Kementerian Keuangan mulai mengikuti," katanya.
Sri Mulyani mengharapkan tidak ada lagi perbedaan perspektif antara laki-laki dengan perempuan, karena semua mempunyai kesempatan yang sama, termasuk kemampuan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat eselon satu atau dua.
Menkeu mengatakan, pemberian gaji penuh tersebut kepada perempuan bekerja yang sedang mengambil cuti melahirkan, tidak hanya gaji pokok tanpa tunjangan, untuk memberikan apresiasi kepada wanita yang selama ini telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga dan negara.
"Kalau Indonesia mau melakukan itu, kita lebih maju dari AS, karena di AS paternity leave-nya tidak dibayar. Kita mungkin belum semaju perusahaan di Eropa, tapi lebih bagus kalau di Kementerian Keuangan mulai mengikuti," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung usulan pemberian gaji penuh, termasuk tunjangan kinerja kepada pegawai negeri sipil perempuan yang sedang mengambil cuti karena ingin menjalani proses melahirkan (maternity leave).
"Tunjangannya harus dibayar penuh, karena perempuan hamil itu bukan salahnya dia, tapi karena kerja sama. Dia bukan lagi liburan, karena itu tugas luar biasa berat," kata Sri Mulyani dalam acara dialog dengan pejabat wanita eselon dua dan tiga Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (28/4/2017).
Menkeu dukung gaji penuh perempuan cuti melahirkan | etrade kontak perkasa futures
"Kita akan lihat ada hal-hal yang kita bisa perbaiki dan perkuat. Saya bahkan mengundang negara-negara lain yang melakukan gender mainstreaming. Seperti di Kanada, menteri keuangannya mengatakan tidak ada program, kalau tidak ada analisa gendernya," katanya.
Ia memastikan upaya untuk mendorong pengarusutamaan gender juga sedang dilakukan pemerintah, diantaranya melalui penyusunan desain perencanaan belanja dalam APBN, yang disesuaikan untuk menjawab isu-isu terkait dengan permasalahan kaum perempuan.
"Saya akan melihat seluruh pengarusutamaan berarti dari sisi konsekuensi APBN, bagaimana membuat dimensi gender dalam keseluruhan perencanaan maupun perancangan atau desain budget. Jadi tidak hanya insiatif satukementerian, namun merupakan policy nasional," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan Indonesia bisa belajar dari negara lain diantaranya Kanada, agar pengarusutamaan gender bisa berjalan secara efektif di seluruh Kementerian Lembaga, dan para perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengabdi secara optimal bagi negeri.
Sri Mulyani mengharapkan tidak ada lagi perbedaan perspektif antara laki-laki dengan perempuan, karena semua mempunyai kesempatan yang sama, termasuk kemampuan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat eselon satu atau dua.
"Kita harus memberikan kesempatan yang sama, melalui pembuatan desain kebijakan untuk mengenali perbedaan itu. Jangan yang satu diuntungkan, satunya tidak. Saya menganggap kita belum sampai pada titik optimal, ambisi itu jangan sampai berkurang," katanya.
Menkeu mengatakan pemberian gaji penuh tersebut kepada perempuan bekerja yang sedang mengambil cuti melahirkan, tidak hanya gaji pokok tanpa tunjangan, untuk memberikan apresiasi kepada wanita yang selama ini telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga dan negara.
"Kalau Indonesia mau melakukan itu, kita lebih maju dari AS, karena di AS paternity leave-nya tidak dibayar. Kita mungkin belum semaju perusahaan di Eropa, tapi lebih bagus kalau di Kementerian Keuangan mulai mengikuti," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung usulan pemberian gaji penuh termasuk tunjangan kinerja kepada pegawai negeri sipil perempuan yang sedang mengambil cuti karena ingin menjalani proses melahirkan (maternity leave).
"Tunjangannya harus dibayar penuh, karena perempuan hamil itu bukan salahnya dia, tapi karena kerja sama. Dia bukan lagi liburan, karena itu tugas luar biasa berat," kata Sri Mulyani dalam acara dialog dengan pejabat wanita eselon dua dan tiga Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.
Tunjangan Pekerja yang Cuti Hamil Bakal Dinaikkan | etrade kontak perkasa futures
Saya akan lihat seluruhnya, dan konsekuensi dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Jadi bukan hanya inisiatif dari satu kementerian, tapi secara nasional,” katanya.
Ia pun membuka kemungkinan untuk memberikan tunjangan serupa kepada para suami yang mendampingi sang istri usai melahirkan. Mereka, pun akan mendapatkan tunjangan kinerja yang sama seperti tunjangan kinerja istri yang menjalankan cuti kehamilan.
“Kita mungkin, belum semaju perusahaan di Eropa, tetapi bagus di Kemenkeu mulai mengikuti,” ujarnya.
Saya mengundang negara-negara lain. Menkeu Kanada, itu punya satu program yang sangat spesifik. Saya kira, masih lihat hal-hal yang masih diperbaiki,” katanya.
Kendati demikian, bahwa rencana itu hanya akan berlaku di ruang lingkup pegawai Kemenkeu. Sebab, setiap kementerian/lembaga memilki dasar dan payung hukum tersendiri untuk menerapkan kebijakan serupa, sesuai dengan kebutuhan masing-masing di penyelenggara negara.
Selama ini, pegawai perempuan Kemenkeu yang menjalani cuti melahirkan, memang mendapatkan tunjangan. Namun, besaran yang diterima tidak sebesar gaji plus tunjangan atau take home pay. Maka dari itu, upaya ini merupakan salah satu cara Kemenkeu meningkatkan kinerja pegawainya.
Ani menjelaskan, apabila Kemenkeu bisa menerapkan kebijakan tersebut, tentu Indonesia sudah jauh selangkah di atas Amerika Serikat. Dia mengatakan, pegawai di negeri Paman Sam yang menjalani cuti melahirkan, selama ini tidak pernah mendapatkan tunjangan.
Kementerian Keuangan berencana menaikkan tunjangan bagi para pegawai perempuan di lingkungan Kemenkeu yang menjalani cuti melahirkan, atau maternity leave.
Rencana tersebut, merupakan salah satu cara untuk mendukung pengarusutamaan gender yang selama ini belum dilakukan.
“Saya sudah minta, tunjangan kinerjanya harus dibayar penuh, karena perempuan hamil itu bukan salahnya dia, tetapi kerja. Itu tugas luar biasa berat,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Jakarta, Jumat 28 April 2017.