PT Freeport Indonesia dan pemerintah tak berdampak pada iklim investasi secara umum | pt kontak perkasa sudirman
Tiap-tiap komoditas mineral memiliki tingkat kemajuan hilirisasi yang berbeda. Yang paling berhasil sekarang adalah nikel. Berkat banyaknya smelter nikel baru di dalam negeri, sekarang Indonesia jadi salah satu produsen stainless steel terbesar dunia.
"Yang paling maju adalah nikel. Investasi terbesar di sektor smelter saat ini dari China. Berkat investasi dari China di bidang smelter, terutama nikel, Indonesia tembus top 3 produsen stainless steel. Ini bukti kesuksesan program hilirisasi mineral," tukasnya.
Menurut Lembong, program hilirisasi mineral ini harus didukung penuh, terus dikawal agar sukses. "Tentu ini proses yang ingin terus kita kawal dan kita dorong. Proses hilirisasi ini juga akan berkembang terus di sektor logam-logam industri dan juga logam mulia," tutupnya.
Lembong menambahkan, mandeknya negosiasi pemerintah dan Freeport soal pembangunan smelter juga bukan gambaran umum terhadap laju program hilirisasi mineral. Banyak investasi di bidang usaha pemurnian mineral.
"Berkaitan juga masih di sektor pertambangan dan turunannya termasuk smelter, saya melihat program pemerintah yang dimulai sejak era Pak SBY dan dilanjutkan Pak Jokowi, yaitu menjalankan hilirisasi, lumayan sukses," jelasnya.
Buktinya, minat investasi di sektor pertambangan masih sangat besar. Realisasi investasi pada Triwulan I 2017 paling banyak ke sektor pertambangan, yakni 14,2% dari total realisasi investasi sebesar Rp 165 triliun.
"Mengenai proses yang dijalankan pemerintah dan Freeport, meski kasusnya high profile, untuk sementara ini investor bisa melihatnya sebagai special case, kasus yang terisolasi, tidak mencerminkan iklim investasi secara umum," kata Tom Lembong dalam konferensi pers di Gedung BKPM, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, menyatakan bahwa persoalan antara PT Freeport Indonesia dan pemerintah tak berdampak pada iklim investasi secara umum.
Sebab, investor-investor asing melihat bahwa masalah Freeport adalah 'special case', bukan gambaran umum iklim investasi di Indonesia, hanya kasus khusus saja.
Regulasi Tak Konsisten Jadi Hambatan Utama Investasi | pt kontak perkasa sudirman
"Pak Presiden sudah minta ada transparansi dalam penerbitan regulasi, jangan buat semua orang kaget, harus ada konsultasi publi dan uji publik berbulan-bulan dulu," ucap Thom.
Dirinya berharap ke depan aturan dapat besinergi dan tidak menghambat, sehingga target pada akhir tahun ini senilai Rp 678,8 triliun dapat tercapai.
"Minat investasi masih tinggi, kami optimis target 2017 akan tercapai," ujar Thom.
"Bagi kami regulasi yang tidak stabil dan regulasi ngawur akan menjadi penghambat utama masuknya investasi," ujar Thomas Lembong di Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Thom menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mengimbau kepada jajaran menterinya untuk melakukan deregulasi peraturan yang menghambat, bukan malah mengeluarkan aturan baru.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menilai salah satu penghambat datangnya investasi di dalam negeri yaitu regulasi yang belum stabil, baik di kementerian maupun lembaga.
Semangat Deregulasi Sudah Kendur! | pt kontak perkasa sudirman
Menurutnya, pengurangan atau penyederhanaan aturan semestinya yang dilakukan. Jadi, bukan membuat aturan yang justru menyulitkan. Sayangnnya, Tom enggan menyebut dari Kementerian mana aturan itu diterbitkan. "Kalau ingat di sidang kabinet banyak regulasi keluar bukan kondusif bagi investasi tapi malah menyulitkan," ungkapnya.
Sekadar informasi, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Azhar Lubis mengatakan dari realisasi investasi periode I 2017, capaian PMDN sebesar Rp68,8 triliun naik 36,4% dari Rp50,4 triliun pada periode yang sama di 2016. Sedangkan untuk PMA mencapai Rp97,0 triliun naik 0,94% dari Rp96,1 triliun pada periode yang sama di 2017.
"Menurut saya tetap kendur semangat deregulasi dan berkurang momentum reformasi ekonomi. Ini bukan pertama kali, tapi saya mau tegaskan bahwa empat sampai lima bulan terkahir kita lihat bukan deregulasi yang dilakukan tapi regulasi lebih banyak Permen dan persyaratan dan perizinan baru," tuturnya di Kantor Pusat BKPM, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Kepala BKPM Thomas Lembong Trikasih menyebut ada 23 Peraturan Menteri (Permen) selama periode 1 2017 menghambat laju realisasi investasi. Menurut dia, semangat pemerintah dalam empat bulan ini tidak menunjukan kemauan untuk menarik banyak investasi ke dalam negeri.
Pasalnya, pemerintah sekarang ini cenderung banyak membuat reregulasi ketimbang deregulasi aturan yang ada supaya tidak lagi menyulitkan investasi.