Mentri (ESDM) terus mencari jalan keluar terkait polemik kontrak PT Freeport Indonesia | PT Kontak Perkasa Futures
Sementara itu, aggota Komisi VII DPR, Ari Yusnita, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan bila polemik terkait Freeport ini diteruskan ke sidang arbitrase. Hal itu dengan mempertimbangan kelangsungan hidup para tenaga kerja Freeport yang mencapai sekitar 32 ribu jiwa.
Menurutnya, upaya negosiasi merupakan pilihan yang tepat untuk diambil karena tentunya membuka peluang untuk memberi keuntungan kepada pemerintah dan Freeport. Lain halnya bila harus dibawa ke sidang arbitrase yang pasti ada pihak yang kalah dan menang dan itu akan berdampak pada operasional ke depannya.
“Pilihan negosiasi itu, hasil sidang komisi kami di DPR. Diharapkan negosiasi tetap terus berjalan agar ada kesepakatan yang diperoleh kedua belah pihak,” pungkasnya.
Akhir-akhir ini, Tony diisukan akan mengisi jabatan presiden direktur Freeport Indonesia yang ditinggalkan Chappy Hakim karena mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Namun, ketika ditanyai perihal kedatangannya ke Kementerian ESDM, Tony mengaku tidak mewakili siapa pun. Dirinya mengaku tidak bisa menyampaikan apa pun terkait kisruh yang melanda Freeport, termasuk jabatannya di Freeport.
Sementara itu, Sekjen Kementerian ESDM, Nur Pamudji, mengatakan akan mengirimkan tim ke lokasi tambang Freeport di Papua untuk meninjau langsung operasional tambang. Tim itu dikirim sebagai bagian dari upaya mencari jalan keluar terkait Freeport.
“Tim ini akan bertemu langsung dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, agar kisruh Freeport tidak berdampak langsung ke masyaratkat Papua,” terangnya.
Lebih lanjut, Bambang mengatakan pemerintah dan Freeport masih akan melakukan pembahasan lanjutan. Sebab, hingga kini belum ada keputusan yang dihasilkan dari pertemuan keduanya. Selama ini, Pemerintah dan Freeport masih dalam tahap saling memberikan informasi terkait kondisi terkini di internal sektornya.
Dalam pertemuan dengan petinggi Freeport, kementerian ESDM menyampaikan beberapa isu terkini terkait Freeport, termasuk tuntutan dari masyarakat Papua sendiri dan Freeport mengikuti apa yang menjadi prioritas pemerintah.
Lalu, ketika ditanyakan menyangkut rencana arbitrase yang sebelumnya dilontarkan Freeport, Bambang mengaku dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak dibahas tentang arbitrase Freeport.
Seperti diketahui, kemarin, sejumlah petinggi Freeport bertandang ke Kementerian ESDM. Selain Clementino Lamury selaku Direktur di PT Freeport Indonesia, datang juga Tony Wenas, pelaku usaha di sektor pulp and puper.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mencari jalan keluar terkait polemik kontrak PT Freeport Indonesia. Hingga kini, perundingan antara pemerintah dan Freeport telah mengalami perkembangan meskipun belum disebutkan secara terperinci progres dimaksud.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, enggan menyebutkan kemajuan perundingan yang dimaksud karena bila langsung diumumkan bisa saja menganggu hasil akhir yang bakal tercapai. “Intinya ada kemajuan, meskipun masih sedikit,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (8/3).
Perundingan dengan PT Freeport Perlu Dipercepat | PT Kontak Perkasa Futures
Untuk itu diharapkan pemerintah segera menyelesaikan kemelut ini agar perusahaan bisa beroperasi kembali dan karyawan bisa kembali bekerja. Berdasarkan informasi yang diterima, gudang penyimpangan konsentrat penuh. Lalu bagaimana karyawan mau bekerja, otomatis perusahaan akan merumahkan karyawannya.
“Perundingan dilakukan sejak tanggal 17 Januari dan sejak itu diperlakukan Ijin Penambangan Khusus (IPK). Intinya perlu segera diselesaikan secepat mungkin,” kata politisi PKB ini.
Atas pertanyaan terkait alotnya perundingan, Peggi mengatakan Pemerintah harus melihat dampak berlarutnya kasus ini bahwa korbannya adalah manusia. “Apapun perundingan itu harus segera diselesaikan, kalau mereka mengangggur apa bisa dibebankan ke Pemda. Pemerintah pusat harus memperhatikan kehidupan masyarakat Timika khusunya dan Papua umumnya,” kata Peggi menegaskan.
Menurut anggota Dewan dari Dapil Papua ini, saat ini ekonomi Timika lumpuh karena APBD Kabupaten ini belum disahkan oleh pemerintah dan DPRD. Dengan adanya karyawan yang di rumahkan, cuti panjang dan ancaman PHK membuat ekonomi lumpuh sebab perputaran ekonomi menggantungkan pada Freeport.
Dijelaskan bahwa sejumlah karyawan yang dirumahkan telah kembali ke kampung halamannnya di luar Papua. Akibatnya ada karyawan yang terpaksa menjual rumah dan mobilnya akibat PHK padahal memiliki tanggungan angsuran bank. Ia menilai kisruh Freeport ini terjadi karena Pemerintah mengambil kebijakan tetapi kurang memperhatikan sebab dan akibatnya. “Kalau sudah begini siapa yang akan menanggung biaya hidup ribuan karyawan dan keluarganya,” ujarnya.
Menurut anggota Dewan dari Dapil Papua ini, saat ini ekonomi Timika lumpuh karena APBD Kabupaten ini belum disahkan oleh pemerintah dan DPRD. Dengan adanya karyawan yang di rumahkan, cuti panjang dan ancaman PHK membuat ekonomi lumpuh sebab perputaran ekonomi menggantungkan pada Freeport.
Dijelaskan bahwa sejumlah karyawan yang dirumahkan telah kembali ke kampung halamannnya di luar Papua. Akibatnya ada karyawan yang terpaksa menjual rumah dan mobilnya akibat PHK padahal memiliki tanggungan angsuran bank. Ia menilai kisruh Freeport ini terjadi karena Pemerintah mengambil kebijakan tetapi kurang memperhatikan sebab dan akibatnya. “Kalau sudah begini siapa yang akan menanggung biaya hidup ribuan karyawan dan keluarganya,” ujarnya.
Bahas Freeport dengan Gubernur, Pemerintah Bertolak ke Papua | PT Kontak Perkasa Futures
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, proses negosiasi yang dilakukan antara pemerintah dan Freeport Indonesia belum menemui titik temu, hanya saling memberikan informasi.
"Yang dibahas itu belum totally selesai. Jadi kita masih dalam saling memberikan informasi masing-masing," kata Bambang.
Menurut Bambang, sudah ada sedikit kemajuan menuju arah posotif, yang dihasilkan dari proses negosiasi. Namun, dia tidak menyebutkan kemajuan tersebut.
"Ya enggak perlu sekaranglah. Kalau saya sebutkan malah jadi batal dia. Belum tentu setuju dia," ucap Bambang.
Teguh yang juga ketua tim negosiasi dengan Freeport mengungkapkan, kedatangannya ke Papua untuk menyampaikan perkembangan negosiasi ke Lukas Enembe. Selain itu, juga untuk mengkonfirmasi keadaan di Papua saat ini.
"Topiknya, kita tentu ingin melihat perkembangan di sana, dan kami ingin menyampaikan perkembangan yang sudah kita lakukan, untuk mensinkronisasi antara pemikiran ataupun upaya-upaya yang ini kan untuk kepentingan Papua," jelas Teguh.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan berangkat ke Papua nanti malam, untuk bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Mereka akan menyampaikan perkembangan negosiasi Freeport.
"Kami nanti malam akan berangkat ke Papua bersama tim, berbicara dengan pak gubernur," kata Teguh, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/3/2017).
PT Kontak Perkasa