(Kemenko PMK) menggandeng sejumlah pihak untuk menyebarkan Gerakan Nasional Revolusi Mental | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Makassar
Kita ini adalah satu saudara dan satu bangsa. Kita harus selalu bersatu walaupun kebinekaan itu selalu ada. Mari menjaga pluralisme yang ada di Indonesia," papar Puan.
"Kita harus tetap mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila adalah harga mati yang harus selalu kita jaga," lanjut putri Megawati Soekarnoputri itu.
Pada kesempatan itu, menurut Puan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir turut menyatakan bahwa keluarga besar PP Muhammadiyah akan selalu berkomitmen menjaga persatuan bangsa.
Ia mengapresiasi keluarga besar Muhammadiyah dan mengharapkan sinergi antara pemerintah dan salah satu organisasi massa Islam terbesar itu dapat selalu berjalan.
Sehingga harapannya tidak ada miskomunikasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.
"Pertemuan ini dilakukan untuk membahas tentang bagaimana menjaga toleransi beragama kemudian silaturahmi dan kebinekaan itu tetap terjaga dan terpelihara di Indonesia ini," kata Puan melalui keterangan tertulis, Kamis (18/5/2017).
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkunjung ke Gedung Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Dalam kunjungan itu, Puan diterima secara langsung oleh Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas, serta Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggandeng sejumlah pihak untuk menyebarkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), salah satunya Muhammadiyah.
Bertemu PP Muhammadiyah, Menko PMK Bahas Kemajemukan Bangsa | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Makassar
Kita ini adalah satu saudara dan satu bangsa. Kita harus selalu bersatu walaupun kebhinekaan itu selalu ada. Mari menjaga pluralisme yang ada di Indonesia. Kita harus tetap mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila adalah harga mati yang harus selalu kita jaga," tutup Menko PMK.
Menko PMK diterima secara langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, yang didampingi oleh Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas serta Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (18/5). Juga hadir dalam pertemuan itu Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.
Menko PMK juga menyampaikan apresiasi yang sangat besar pada keluarga besar Muhammadiyah dan mengharapkan sinergi antara pemerintah dengan Muhammadiyah ini dapat selalu berjalan terus sehingga harapannya adalah tidak ada miskomunikasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.
Pada kesempatan itu, ketua umum PP Muhammadiyah turut menyatakan bahwa keluarga besar PP Muhammadiyah akan selalu berkomitmen menjaga persatuan bangsa. "Pertemuan ini dilakukan untuk membahas tentang bagaimana menjaga toleransi beragama kemudian silaturahmi dan kebhinekaan itu tetap terjaga dan terpelihara di Indonesia ini," jelas Menko Puan saat ditemui usai pertemuan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/5).
Juga dibahas kesamaan pandangan tentang perlunya membangun karakter bangsa, upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan dan keadilan ekonomi, serta membahas kesepakatan untuk saling bersinergi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani bersilaturahim dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah. Dalam pertemuan tersebut dibahas masalah kemajemukan dan kemajuan bangsa Indonesia, dan membangun sinergi melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Jokowi Bikin Target Melek Keuangan, OJK Siapkan Langkah Terobosan | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Makassar
Pada 2016, tingkat literasi keuangan atau pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan mencapai 29,66%. Angka ini meningkat dibandingkan pada 2013 yang sebesar 21,8%. Sedangkan Indeks inklusi keuangan atau penggunaan produk dan jasa dari lembaga keuangan, sebesar 67,82%.
Angka tersebut meningkat pesat dibandingkan 2013 sebesar 59,7%. Laju yang cukup pesat membuat Muliaman optimis akan tercapainya target inklusi keuangan sebesar 75% pada 2019, sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi Widodo.
Guna mendorong pertumbuhan angka inklusi keuangan, OJK baru saja meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2027. Peluncuran SPPK ini juga menjadi langkah OJK untuk mengevaluasi program Perlindungan Konsumen OJK 5 Tahun berjalan dan upaya untuk menjawab tantangan 10 tahun mendatang.
Kami merasa optimis, dengan perkembangan dan komitmen serta dukungan berbagai pihak target 75% bisa kita capai pada waktunya. Oleh karena itu kita merasa perlu mendorong gerakan edukasi yang masif dan program inklusi keuangan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat," tambahnya.
"Kami terus berupaya untuk mencerdaskan masyarakat, karena sektor keuangan harus disiapkan dan diedukasi sejak dini. Bagaimana mengelola keuangan secara sehat dan bijaksana," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (18/5/2017)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis bahwa angka inklusi keuangan dapat tumbuhan mencapai 75% pada 2019.
Pasalnya, OJK telah menyiapkan berbagai program strategis untuk mengedukasi masyarakat tentang lembaga keuangan. Adanya pemahaman masyarakat terhadap sektor keuangan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen pada sektor keuangan dan meningkatkan partisipasi mereka.