Pemerintah Indonesia berkomitmen terus mendorong pertumbuhan wirausaha | PT Kontak Perkasa Futures
Berdasarkan data Kemnaker total jumlah BLK ada 281. Sebanyak 19 dimiliki pusat dan 262 BLK dimiliki pemda Provinsi, Kabupaten/kota. Menaker Hanif berharap, fasilitas ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan terserap di pasar kerja yang ada.
“Kita berharap semua jenis pelatihan yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta juga lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas wirausaha di Indonesia,” kata Hanif.
“Ini artinya kan makin banyak pengusaha-pengusaha, termasuk pengusaha perempuan yang tumbuh. Hal ini menunjukan bahwa perempuan telah semakin memperbesar perannya dalam perekonomian," kata Hanif.
Untuk membantu mempercepat pengembangan wirausaha, Hanif juga menawarkan kerjasama kepada lintas kementerian dan lembaga, pihak swasta, masyarakat umum dan lulusan pendidikan agar memanfaatkan keberadaan BLK dengan menggelar pelatihan keterampilan kerja wirausaha yang berbasis kompetensi.
Kewirausahaan memberikan banyak kesempatan kerja kepada angkatan kerja, sehingga mampu menurunkan jumlah pengangguran, memperluas kesempatan kerja dan memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat," kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat memberikan sambutan dalam acara RAKERNAS Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) di Jakarta pada hari Senin 15/5/2017).
Selama ini perkembangan wirausaha di Indonesia terus membaik Berdasarkan data Sakernas Agustus 2016, jumlah perempuan yang berprofesi sebagai wirausaha/pengusaha adalah 14,3 juta orang. Jumlah meningkat 1,6 juta orang dibandingkan tahun 2015 yang baru berjumlah 12,7 juta orang.
Pemerintah Indonesia berkomitmen terus mendorong pertumbuhan wirausaha di Indonesia, terlebih wirausahawan perempuan yang turut membantu perekonomian keluarga, masyaraat dan sangat berperan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.
Ipemi Minta Pemerintah Lebih Perhatian dengan Produk Halal | PT Kontak Perkasa Futures
Inggrid berharap ada perhatian lebih dari pemerintah untuk ?memajukan produk halal. Salah satunya, membuat aturan turunan seperti Peraturan Presiden (Perpres) agar dapat terimplementasikan dengan baik.
"Berdasarkan info Perpres kan belum ada. Saya harap ini sudah bisa diimplementasikan, dan bisa diedukasi kepada masyarakat. Ini (UU) sosialisasinya belum sampe ke masyarakat," kata dia.
Inggrid mengungkapkan, sebenarnya Indonesia telah memiliki aturan mengenai produk halal. Produk halal Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal.
Namun, kata dia, implementasi UU tersebut masih kurang baik. Sehingga, sebaran produk halal Indonesia belum merata dan mendunia. Menurut dia, seruan masyarakat muslim untuk membeli ke pengusaha islam menjadi salah satu cara mengimplementasikan UU tersebut.
Karena yang harus kita dorong bagaimana negara kita mengkondisikan produk-produk halal lebih mendunia lagi. Yang saya tahu produk halal di Thailand yang muslim sedikit itu sudah berjalan dengan baik," ujar Inggrid saat ditemui usai Rakernas Ipemi di Jakarta, Senin (15/5/2017).
Ketua Umum Ipemi, Inggrid Kansil mengatakan, Indonesia kini masih kalah dengan Thailand yang mana sebaran produk halalnya teratur dengan baik. Padahal, kita tahu sendiri Thailand merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya non muslim.
Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan sebaran produk halal di Indonesia. Menurut IPEMI, sebaran produk halal di Indonesia masih belum merata.
Alasan Perempuan Perlu Bangun Usaha Sendiri | PT Kontak Perkasa Futures
Pemberdayaan perekonomian di pedesaan diharapkan dapat dipercepat dengan melibatkan kalangan pengusaha wanita. Pengembangkan pelatihan wirausaha produktif bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menaker Hanif.
“Melalui program pendampingan, Kita bisa berdayakan para calon wirausaha terutama di pedesaan agar terus berkembang dengan mensinergikan program-program lainnya berupa pemberian bantuan sarana usaha sebagai stimulasi bagi wirausaha pemula;Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha; Fasilitasi akses permodalan dan pemasaran,Penyediaan fasillitas jaminan social,”kata Hanif.
Sebelumnya,Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengajak kalangan pengusaha wanita bekerja sama mendukung Program Desa Produktif dengan mengembangkan pelatihan wirausaha produktif di pedesaan seluruh Indonesia.
Para Pengusaha wanita pun diajak mendukung program pemagangan nasional di perusahaan-perusahaan swasta dan pelatihan vokasi dengan melibatkan Balai-balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.
Di samping itu, dia mengatakan, gerakan ini untuk meningkatkan komitmen perempuan untuk berkontribusi pembangunan nasional.
"Kami harap melalui gerakan nasional ini kita terus mendorong agar setiap muslimah Indonesia dapat melakukan upaya pembangunan baik di bidang akhlak dan kepribadian, lingkungan hidup, politik, dan bidang lainnya," tandas dia.
Dengan gerakan tersebut, IPEMI memberi ruang untuk perempuan untuk membuka usaha seperti warung muslimah dan salon muslimah. Dia mengatakan perempuan bisa berusaha dengan cara menjual barang yang dikerjasamakan dengan pemangku kepentingan lain.
"Program kita warung muslimah, salon muslimah ini kita kerjasamakan dengan stakeholder pengadaan sembako. Modalnya hanya paviliun saja, di rumah," jelas dia.
"Kita sebenarnya ingin mendorong, kaum muslimah sehingga menjadi berdikari dalam dunia usaha. Karena kalau saya lihat dari pedesaan kecamatan itu masih banyak eksploitasi perempuan, banyak yang kerja di pabrik, gajinya belum UMR," kata dia dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ikatan Pengusaha Muslimah Nasional Indonesia (IPEMI), Jakarta, Senin (15/5/2017).
Perempuan khususnya di desa atau di daerah perlu didorong untuk berwirausaha. Pasalnya, posisi perempuan di desa tidak terlalu menguntungkan.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Inggrid Kansil mengatakan, perempuan di desa perlu didorong untuk wirausaha supaya memiliki hidup layak.