Pemerintah ingin memindahkan ibu kota ke luar Jawa | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Surabaya
"Kita akan libatkan seluruh kementerian dan lembaga, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan. Misalnya nanti bandara seperti apa yang harus dibangun di ibu kota itu. Karena tentunya harus terkoneksi dengan mudah ke Jakarta juga sebagai bandara utama," pungkasnya.
Oleh karena itu, menurut Bambang, pemerintah akan memanfaatkan peran swasta ketika melakukan pemindahan ibu kota. Swasta akan berperan dalam membangun sarana serta prasarana di Ibu Kota yang baru.
"Artinya kami akan melibatkan juga private sector, agar pemerintah bisa bangun infrastruktur. Sarana prasarana dengan dukungan sektor swasta," imbuhnya.
Bambang juga mengatakan, bahwa proses kajian pemindahan ibu kota juga nantinya akan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
Oleh karena itu, menurut Bambang, pemerintah akan memanfaatkan peran swasta ketika melakukan pemindahan ibu kota. Swasta akan berperan dalam membangun sarana serta prasarana di Ibu Kota yang baru.
"Artinya kami akan melibatkan juga private sector, agar pemerintah bisa bangun infrastruktur. Sarana prasarana dengan dukungan sektor swasta," imbuhnya.
Bambang juga mengatakan, bahwa proses kajian pemindahan ibu kota juga nantinya akan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait.
Anggota DPR: Pindah Ibu Kota Perlu Keberanian | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Surabaya
"Menuju realisasi wacana tersebut, pemerintah bisa membandingkan dengan pemindahan ibu kota ataupun pusat pemerintahan yang ada di beberapa negara," kata Baidowi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memiliki keinginan serius mengenai hal ini, dengan meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan kajian-kajian teknis mengenai wacana tersebut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan wacana perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, masih akan dilihat dari berbagai aspek, terutama dari sisi kajian tata ruang sebagai sebuah Ibu Kota Negara.
"Karena itu, perlu keberanian politik untuk merealisasikan wacana tersebut," kata anggota Komisi II Ahmad Baidowi dalam pesan tertulis kepada VIVA.co.id, Rabu 12 April 2017.
Baidowi mengakui salah satu alasan yang mengemuka bahwa ibu kota harus pindah adalah karena Jakarta sudah sangat penuh, kerap macet dan tidak aman dari bencana banjir.
"Hal ini dirasa sudah tidak cocok lagi Jakarta mengemban predikat ibu kota, sekaligus pusat pemerintahan," ujar dia.
Menurut Baidowi, memposisikan Jakarta sebagai kota perdagangan dan jasa sudah tepat. Namun, pusat pemerintahan memang sudah saatnya dipindah, dengan menghitung kalkulasi anggaran yang dibutuhkan.
Pemerintah punya keinginan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Komisi II DPR menilai wacana pemindahan ibu kota itu sudah lama disampaikan namun belum ada keberanian politik untuk melakukannya.
Jakarta sudah tidak ideal jadi ibu kota | PT Kontak Perkasa Futures Cabang Surabaya
Kriteria yang diperlukan antara lain minim potensi bencana alam serta tersedianya lahan yang luas dan dikuasai sepenuhnya oleh negara. Masalah lahan ini penting karena pemerintah tak akan lagi menggelar proses pembebasan lahan agar pembangunan ibukota baru bisa berjalan cepat, alias clear and clean.
Kajian pemindahan ibu kota ini tengah dilakukan oleh Bappenas. Targetnya kajian ini akan rampung pada tahun ini juga. Sejauh ini kota Palangkaraya menjadi lokasi yang dianggap ideal sebagai ib ukota negara baru.
Namun menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, meski rencana pemindahan ibu kota negara dan pusat pemerintahan baru terus berkembang, tapi pemerintah tak akan terburu-buru mengambil keputusan. Namun kajian memang perlu dilakukan karena kondisi Jakarta yang terlalu padat tak lagi ideal sebagai ibu kota.
Kriteria yang diperlukan antara lain minim potensi bencana alam serta tersedianya lahan yang luas dan dikuasai sepenuhnya oleh negara. Masalah lahan ini penting karena pemerintah tak akan lagi menggelar proses pembebasan lahan agar pembangunan ibukota baru bisa berjalan cepat, alias clear and clean.
Kajian pemindahan ibu kota ini tengah dilakukan oleh Bappenas. Targetnya kajian ini akan rampung pada tahun ini juga. Sejauh ini kota Palangkaraya menjadi lokasi yang dianggap ideal sebagai ib ukota negara baru.
Namun menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, meski rencana pemindahan ibu kota negara dan pusat pemerintahan baru terus berkembang, tapi pemerintah tak akan terburu-buru mengambil keputusan. Namun kajian memang perlu dilakukan karena kondisi Jakarta yang terlalu padat tak lagi ideal sebagai ibu kota.
"Presiden ingin tidak boleh memberatkan APBN, maka tugas kami mencari skema pembiayaan yang kreatif. Artinya melibatkan sektor swasta," ujar, Selasa (11/4).
Pemerintah kembali membuka wacana lama untuk memindahkan Ibu Kota RI dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengaku kajian pemindahan ibu kota ini sedang dilakukan dan nantinya akan melibatkan peran swasta.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ibu kota kali ini tidak akan membebani keuangan negara. Menurutnya pemerintah akan libatkan peran swasta melalui skema public private partnership atau kemitraan antara swasta dan pemerintah dalam pemindahan ibukota.
Kontak Perkasa Futures