Investasi asing itu untuk membangun, bukan menghancurkan Indonesia | PT Kontak Perkasa Futures
Maka perlu pemahaman masyarakat, bahwa masuknya investasi ke Indonesia adalah untuk ikut dalam membangun. Bukan menjajah. Seperti dalam pemahaman sejumlah kelompok, yang menilai masuknya investasi asing sebagai ancaman.
"Jadi kita akan mengimbangi kemajuan di bidang ekonomi dengan sosial, dan juga dari sisi penanganan politik dan hukumnya. Dan dengan demikian, kita berharap investasi dan pertumbuhan ekonomi itu dirasa bukan ancaman, tapi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan kita juga akuntabel," katanya menjelaskan.
"Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari kepala staf, untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi, dan apakah yang dilakukan oleh para investor itu adalah untuk membangun Indonesia bukan untuk mengancam Indonesia," tutur Sri Mulyani.
Sri mengatakan, untuk menghindari upaya politisasi bidang ekonomi ini, Presiden Jokowi juga sudah meminta peran aktif Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Agar publik lebih paham, dengan pentingnya investasi negara lain di Indonesia.
"Terutama dikaitkan dengan kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dan finansial. Sekarang ini muncul persepsi apakah Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi dalam penanganan investasi di dalam negeri," ujar mantan Direktur Bank Dunia itu.
Sri Mulyani mengatakan, momentum ini yang ingin dijaga oleh Presiden Jokowi, agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan baik. Investasi dari investor-investor seperti China, juga bisa masuk dan membantu. Dengan syarat, tidak dipolitisir.
Menurut Sri Mulyani, dalam pembahasan itu, pemerintah China menyampaikan pentingnya membangun infrastruktur dari Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Tenggara, hingga Timur Tengah, dengan investasi di bidang infrastruktur yang memerlukan kebijakan ekonomi pemerintah setempat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini ada beberapa momentum yang memberi pengaruh ke Indonesia, di antaranya pertemuan ADB di Jepang maupun 'belt and road initiative' di Beijing, China.
"Investasi Bukan Ancaman bagi Bangsa Indonesia..."| PT Kontak Perkasa Futures
Gatot juga mengatakan, investasi pasti berimbas positif bagi masyarakat. Proyek hasil investasi itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pasti ada lapangan kerja terbuka dari investasi itu.
"Oleh sebab itu, yang penting begini, apabila ada investasi, masyarakat harus tahu dulu apa nilai tambahnya bagi masyarakat dan daerah setempat. Pasti ada," ujar Gatot.
"Contohnya nikel. Mau dibuat pabrik. Apa saja turunannya. Sawit yang tadinya keluar CPO, lalu ada sabun dan segala macam. Itu kan pasti menguntungkan bagi rakyat. Ya tenaga kerja (terserap) minimal," lanjut dia.
"Ya namanya orang mau berbisnis di sini, bermanfaat untuk negara, kok mengancam? Itu bagaimana? Yang (merasa terancam) itu yang merasa disaingi. Gitu kan?" ujar Gatot.
"Lagipula orang berlomba-lomba untuk (berinvestasi) di Indonesia. Negara A datang, negara B datang, ya biasa itu," lanjut dia.
"Ya nanti kami cari caranya. Tapi yang jelas, investasi itu bukan utang. Bukan utang," ujar Gatot di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Senin.
Khusus soal investasi asing, Gatot menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar.
Dari sisi ekonomi, investasi asing dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dengan pola investasi yang dilaksanakan pemerintah Jokowi-JK saat ini, pembiayaan juga tak dibebankan sepenuhnya kepada negara.
Merespons instruksi itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku akan mencari cara bagaimana masyarakat mendapat pengertian yang baik bahwa investasi itu bukanlah ancaman.
Memang, Presiden semata-mata ingin ekonomi tumbuh menjadi baik dan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Sri Mulyani ini momentumnya akan bisa terjadi," ujar Pramono.
Misalnya saat melawat ke Beijing, China pada 14 Maret 2017. Hanya satu hari di sana, Presiden Jokowi menghadiri 'One Belt One Road Forum', sebuah jalur sutera modern yang digagas pemerintah China.
Selain itu, Presiden Jokowi bertandang ke Arab Saudi pada 21 Mei 2017 kemarin. Presiden menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Arab Islamic Amerika di Riyadh.
"Setiap investasi akan kami jelaskan, dananya dari mana? Bentuknya dalam ekuitas, di neraca yang mana? BUMN atau neraca pemerintah? Dan bagaimana progres ini harus diikuti secara detail agar kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, berapa rupiah, dollar, yen, yang masuk ke RI akan menjadi apa," ujar Sri.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, kehadiran Presiden di sejumlah konferensi tingkat tinggi, pertemuan dengan pengusaha hingga kunjungan kenegaraan ke belahan dunia tersebut adalah murni demi mengupayakan ekonomi nasional tumbuh lebih baik lagi.
Jadi, kami akan mengimbangi kemajuan di bidang ekonomi dan sosial dengan penanganan politik serta hukumnya. Dengan demikian, kita berharap investasi dan pertumbuhan ekonomi dirasa bukan ancaman bagi bangsa Indonesia, tapi kesempatan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan kita juga menjadi akuntabel," ujar Sri.
Pemerintah juga terus berkomitmen mengedepankan asas transparansi dalam hal investasi, khususnya investasi asing yang masuk ke Indonesia.
Bahkan, pemerintah siap menjelaskan ke masyarakat secara detail efek investasi bagi rakyat.
Sri Mulyani menambahkan, hal yang harus disampaikan secara sederhana kepada masyarakat, yakni bagaimana investasi, baik dari swasta dalam negeri atau negara lain dapat membuka kesempatan kerja dan membuat Indonesia tidak lagi tertinggal di bidang infrastruktur dibandingkan negara yang selevel.
"Presiden lalu menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari Kepala Staf TNI untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi," lanjut dia.
Mereka diminta menjelaskan bahwa apa yang dilakukan para investor itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/5/2017), Presiden Jokowi telah menginstruksikan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan seluruh Kepala Staf TNI untuk mencegah pergeseran isu tersebut.
"Sekarang ini muncul persepsi Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi pada penanganan investasi di dalam negeri," ujar Sri usai rapat.
Dunia mulai mempercayai Indonesia sebagai negara ramah investasi. Presiden Joko Widodo pun tidak ingin jalan mulus investasi di dalam negeri itu bergeser dari isu peningkatan perekonomian ke isu politis.
Persepsi Investor Mulai Positif tapi Berpotensi Diganggu Persoalan Politik | PT Kontak Perkasa Futures
"Presiden menekankan bagaimana kami tetap fokus dalam kebijakan ekonomi yang inklusif. Investasi di infrastruktur dan pembangunan industri bisa menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat," ujarnya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, setelah rating investasi dari Standard and Poor membaik, ke depannya akan semakin banyak kepala negara yang akan segera berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut akan menjadi peluang yang baik bagi pemerintah.
Dalam ratas, Pramono mengatakan, Presiden Jokowi memberikan arahan yang rinci dan detail kepada para menterinya terkait dengan lawatan kunjungan dan persoalan-persoalan terkait investasi. Menurutnya, Jokowi menginginkan agar isu-isu tersebut jangan sampai menjadi isu politik. "Presiden semata-mata ingin ekonomi tumbuh menjadi baik," katanya.
Pertemuan-pertemuan itu, katanya, menggambarkan bila permintaan dan keinginan investasi di Indonesia cukup tinggi. Para investor dari luar negeri itu menganggap profil negara Indonesia cocok untuk investasi, baik dari segi pendapatan perkapita di level menengah, keseimbangan fondasi makro ekonomi, seperti aspek moneter, fiskal, negara pembayaran. Maupun ambisi dari sisi sektoralnya, seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan industri.
Selain itu, belum lama ini juga lembaga pemeringkat investasi Standard and Poor meningkatkan level investasi Indonesia. Dengan demikian, kata Sri Mulyani, akan banyak investor yang menganggap Indonesia sebagai tempat yang sangat positif untuk investasi.
Sri Mulyani menuturkan, rapat terbatas juga menyinggung soal tindak lanjut lawatan presiden ke luar negeri dalam sebulan terakhir. Ada tiga lawatan penting dalam sebulan terakhir, yakni pertemuan tahunan Asian Development Bank di Yokohama, Jepang, Belt and Road Initiavie Forum di Beijing, Tiongkok, serta Konferensi Tingkat Tinggi Arab Islam-Amerika, di Riyadh.
Dia mengatakan, dalam ratas Presiden Jokowi menekankan agar kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ekonomi diimbangi dengan penanganan di bidang sosial, politik dan hukum. Jokowi mengharapkan ada persepsi di masyarakat mengenai investasi sebagai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, bukan sebuah ancaman.
Pemerintah juga, kata Sri Mulyani, akan akuntabel dalam menjelaskan investasi kepada masyarakat. Menurutnya setiap investasi yang masuk akan dijelaskan kepada masyarakat. Penjelasan mulai dari asal muasal dana, bentuk investasi, neraca investasinya, sampai kelanjutan investasi yang telah ditanam.
"Progres ini harus kami ikuti secara detail agar bisa menjelaskan kepada masyarakat uang yang masuk. Berapa rupiahkah atau dollarkah atau yenkah, yang masuk ke negara dan akan menjadi apa uang itu," katanya.
Persepsi investor terhadap perkembangan perekonomian Indonesia kini cenderung positif. Namun, masih ada kekhawatiran bila geliat positif investasi dan pertumbuhan perekonomian itu akan terganggu dengan persoalan politik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Panglima TNI Gatot Noermantyo dan Kapolri Tito Karnavian serta Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Instruksi itu untuk menjelaskan secara sederhana kepada masyarakat luas mengenai langkah-langkah pemerintah yang kerap mengundang investasi. Penjelasan terutama diarahkan kepada manfaat investasi, yakni untuk membangun Indonesia. Bukan mengancam Indonesia.
"Sekarang ini muncul persepsi apakah Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi dalam penanganan investasi di dalam negeri," katanya ketika menyampaikan pernyataan pers terkait hasil rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Senin, 22 Mei 2017.