Pemerintah masih kaji wacana revisi batas gaji penerima FLPP | PT Kontak Perkasa Futures
Kami juga harus tau, kita-kira apakah mereka siap tidak dengan perubahan. Tidak bisa langsung, tanpa stakeholder (pemangku kepentingan) kita," katanya.
Sebagai informasi, batasan gaji pokok bagi masyarakat yang bisa mengajukan kredit kepemilikan rumah FLPP saat ini dipatok di angka Rp4 juta untuk rumah tapak, dan Rp7 juta untuk KPR FLPP rumah susun.
Dengan demikian, rencana perubahan ini tentu akan mengubah definisi masyarakat berpenghasilan rendah yang berhak mendapatkan FLPP.
"Misalnya, Papua itu sekarang kalau dipukul rata Rp4 juta. Kemungkinan bisa naik. Jabodetabek (Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi) Rp7 koma sekian juta. Masih kami kaji," ujarnya.
Kendati demikian, Lana tak memungkiri perubahan ini akan memicu terjadinya persoalan.
Maka dari itu, dalam pembahasan pemerintah akan menggandeng para pemangku kepentingan terkait, untuk menyepakati perubahan penerima FLPP ke depan.
Jalannya masih panjang. Kami ingin cepat-cepat, tetapi kami harapkan tahun ini bisa diimplementasikan," ujar Lana, Jakarta, Selasa 16 Mei 2017.
Dalam prosesnya, pemerintah pun akan memetakan berbagai kriteria untuk penerima FLPP.
Mulai dari aspek penghasilan individu maupun keluarga, maupun berdasarkan standar upah minimum regional dan standar hidup layak di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia.
Jalannya masih panjang. Kami ingin cepat-cepat, tetapi kami harapkan tahun ini bisa diimplementasikan," ujar Lana, Jakarta, Selasa 16 Mei 2017.
Dalam prosesnya, pemerintah pun akan memetakan berbagai kriteria untuk penerima FLPP.
Mulai dari aspek penghasilan individu maupun keluarga, maupun berdasarkan standar upah minimum regional dan standar hidup layak di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia.
Harga Tanah yang Mahal Hambat Program Satu Juta Rumah | PT Kontak Perkasa Futures
Menurutnya, selain memenuhi kebutuhan pemukiman, industri properti bisa pula mendorong penciptaan lapangan kerja terutama lewat program Sejuta Rumah. "Diharapkan ke depan industri properti dapat berkontribusi lima sampai 20 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto)," tutur Lana.
Ia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal pertama 2017, sektor properti berkontribusi sebesar 3,12 persen terhadap PDB. "Investasi properti meningkat terhadap PDB. Bersama untuk menjaga kontribusi nyata," tambahnya.
Lana menegaskan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif demi menyukseskan program sejuta rumah. Di antaranya dengan subsidi, likuiditas untuk perumahan, pembebasan pengenaan pajak nilai (PPN), rusunami, serta prasarana untuk rumah sederhana.
Realisasi Kredit Pemilikan Rumah Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sendiri, kata Lana, sudah mencapai 500 ribu unit pada tahun lalu. Lalu pada kuartal pertama tahun ini targetnya 120 ribu unit.
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, jumlah tanah pun mulai berkurang. "Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) juga belum terintegrasi," ujarnya dalam seminar bertema 'Sinergi Antara Regulator, Perbankan dan Pengembang dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kredit dan Perlindungan Konsumen di Sektor Properti' di Jakarta, Selasa, (16/5).
Ia menjelaskan, sulitnya mencari tanah untuk dibangun rumah menjadi masalah utama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal di ibukota. Rendahnya daya beli konsumen juga menjadi penyebab program yang dicanangkan pemerintah tersebut tidak berjalan mudah.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan ada beberapa halangan dalam menjalankan program Satu Juta Rumah. Di antaranya harga tanah yang masih mahal.
Pembangunan Rumah Murah Capai 3.800 Unit pada Kuartal I 2017 | PT Kontak Perkasa Futures
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal I 2017, sektor properti menyumbang 3,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Hanya saja tetap masih ada tantangan, di antaranya harga tanah masih sangat mahal, dan juga ketersediaan tanah jangan berkurang khususnya untuk MBR di perkotaan. Selain itu juga masih rendahnya daya beli masyarakat," tutur Lana.
Target ini menurut Lana tidak jauh berbeda dengan realisasi tahun lalu. Hal ini karena disesuaikan dengan anggaran pemerintah. Untuk itu, Lana berharap sektor swasta dapat menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan misi ini.
Lana mengungkapkan sektor properti di Indonesia tengah bergairah. Selain berbagai kemudahan perizinan yang sudah diberikan pemerintah, tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri.
"Kuartal 1 tahun ini sudah 3.800 unit di seluruh Indonesia. Target kami 120 unit tahun ini pembangunannya," tegas Lana di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (16/5/2017).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang bekerjasama dengan para pengembang perumahan terus mempercepat pembangunan perumahan.
Melalui program satu juta rumah, pemerintah menargetkan bisa terus mengurangi jumlah kekurangan hunian (backlog) yang saat ini masih sekitar 7,6 juta rumah.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan program satu juta rumah ini difokuskan pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).