PT Freeport Indonesia (PTFI) sedang berpolemik mengenai status hukum bisnis | PT Kontak Perkasa Futures Pusat
Sengketa tersebut bermula dari keengganan Freeport mengubah sistem perpajakan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagai syarat kelanjutan ekspor konsentrat. Freeport ingin agar aturan perpajakan yang mereka anut tetap mengacu pada kontrak karya (KK), meski secara hukum mereka merupakan pemegang IUPK. Artinya, Freeport ingin mendapat insentif pajak. Sebetulnya, IUPK memaksa Freeport tunduk pada Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2017 tentang Minerba. Dalam beleid tersebut ditetapkan sistem pajak prevailing di mana Freeport harus ikut aturan yang berlaku.
Sistem prevailing artinya, pajak dan royalti yang dibayar Freeport dapat dinamis sesuai aturan yang ada. Sedangkan Freeport bersikukuh untuk memegang aturan perpajakan dalam KK, di mana sifatnya naildown.
Sistem ini membuat Freeport harus membayar pajak dan royalti dengan ketentuan yang tetap, tanpa perubahan hingga kontrak usai. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 13 tahun 2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Aturan baru ini sekaligus merevisi PMK nomor 140 tahun 2016 yang juga mengatur soal bea keluar.
Ia berharap sengketa kedua kubu bisa diselesaikan dengan kooperatif. Setelah kegiatan ekspor terhenti, PTFI berencana mengurangi 60 persen produksinya di tambang Grasberg. Perusahaan tersebut juga mengambil opsi pengurangan karyawan dan penangguhan investasi di Provinsi Papua.
Pekan lalu, Freeport mengancam pemerintah Indonesia akan mengambil jalur arbitrase. Sejak pertengahan Februari 2017 lalu, ada masa 120 hari kedua pihak untuk bernegosiasi. "Pendekatan lunak yang kami ambil sebelumnya, jika akhirnya ke arbitrase, akan diganti dengan pengacara tangguh," ujar Adkerson menegaskan.
Dia mengatakan, pihaknya telah berbicara dengan pemegang saham yang besar meski ia tidak menyebutkan nama mereka. Laporan CNBC menyebut pemegang saham terbesar ketiga Freeport adalah aktivis Carl Icahn yang memegang 7 persen. Icahn adalah penasihat khusus Presiden AS Donald Trump.
"Banyak dari pemegang saham kami merasa kami terlalu baik. Sekarang kami berada dalam posisi berjuang untuk hak-hak kami di bawah kontrak," kata Adkerson dalam institut investor pertambangan di Hollywood, Florida, dikutip dari CNBC, Selasa (28/2).
Presiden dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson mengungkapkan, mitra mereka, Rio Tinto, mendukung pendekatan PTFI agar lebih tangguh menghadapi pemerintah. Dalam beberapa pernyataannya, Adkerson menyebut aturan baru yang diterapkan pemerintah Indonesia seperti perampasan aset mereka. Freeport, kata dia, menolak dengan agresif.
Pemegang saham mendorong perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport-McMoran untuk tetap berjuang melawan pemerintah Indonesia. Saat ini, Pemerintah Indonesia dengan anak perusahaan Freeport Mcmoran, yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) sedang berpolemik mengenai status hukum bisnis.
Masyarakat Adat Papua Inginkan 10-20 Persen Saham Freeport | PT Kontak Perkasa Futures Pusat
Sebelumnya, Luhut pernah mengatakan bahwa pemerintah masih fokus mengkaji skema pembelian saham Freeport apabila perusahaan tambang tersebut mau mengikuti aturan pemerintah terkait divestasi. Salah satu caranya adalah dengan menugaskan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan untuk mengakuisisi 51 persen saham milik Freeport.
Luhut mengatakan, saat ini, pimpinan holding pertambangan yakni PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) sendiri telah memiliki aset sekitar Rp 30 triliun. Oleh karenanya, dengan terbentuknya holding pertambangan, yang meliputi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Antam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk, akan semakin memperkuat kemampuan perusahaan mencari dana untuk membeli saham Freeport tersebut.
"Tentu mereka akan dapat, tapi berapa persennya nanti kita lihat. Mereka memang inginnya segitu (10-20 persen), tapi nanti bagaimana mekanisme pembagiannya akan diurus Pak Jonan (Menteri ESDM)," ujar Luhut.
"Udah siap di Timika, 300 hektar sudah dibebaskan oleh masyarakat adat dan sudah siap (untuk membangun smelter)," ujar Eltinus.
Ketika dikonfirmasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui, pemerintah menjamin daerah dan pemilik hak ulayat akan mendapatkan sebagian saham hasil divestasi Freeport kelak. Namun, dirinya belum bisa memastikan berapa besar saham yang akan diberikan untuk tanah Papua.
Freeport pun dinilai kerap lalai dalam menjalankan kewajibannya. Eltinus mencontohkan, Freeport sering membayarkan pajak, royalti, dan lainnya secara tidak wajar dengan alasan pendapatannya yang menurun.
Selain itu, Eltinus juga mendukung upaya pemerintah untuk mendesak Freeport agar segera membangun pusat pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Papua. Menurutnya, keberadaan smelter akan membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Pak Luhut katakan, menjamin bahwa Papua dapat saham. Nilainya 10-20 persen yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan pemilik hak ulayat, sisanya pemerintah pusat," ujar Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (28/2).
Menurut Eltinus, masyarakat adat di Papua mendukung kebijakan divestasi 51 persen saham Freeport. Alasannya selama 50 tahun Freeport di Papua, perusahaan tersebut belum berkontribusi besar untuk kesejahteraan Papua, terutama untuk masyarakat ulayat.
Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng ingin agar pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat ulayat atau adat di Papua mendapatkan 10-20 persen saham PT Freeport Indonesia. Alasannya, agar masyarakat Papua dapat menikmati hasil pertambangan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
Freeport Indonesia Hentikan Operasi di Papua | PT Kontak Perkasa Futures Pusat
Menurut laporan “Inside Indonesia”, pada era Soeharto itu Freeport menikmati hubungan khusus yang rumit sebagai “quasi-state organization for Jakarta”, tetapi hubungan itu surut dibawah presiden yang terpilih secara demokratis.
Polemik yang memicu penghentian operasi bulan ini adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang mengharuskan Freeport membangun smelter – atau fasilitas pengolahan hasil tambang untuk meningkatkan kandungan logam – bernilai 2,9 miliar dolar, dan melepaskan 51% sahamnya pada perusahaan swasta nasional atau BUMN Indonesia dalam sepuluh tahun.
Freeport berkeras bahwa karena kontrak yang sudah ditandatangani saat ini berlaku hingga tahun 2021, maka pihaknya tidak perlu mematuhi aturan tersebut. Tetapi pejabat-pejabat Indonesia – yang dipimpin oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan – meningkatkan tekanan terhadap Freeport untuk mengubah kontrak sesuai aturan tahun 2009, yang akan mengubah status Freeport dari kontrak karya menjadi ijin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Jika dalam status kontrak karya posisi negara dan perusahaan itu setara, maka dalam status IUPK posisi negara selaku pemberi ijin menjadi lebih tinggi, skema perpajakan bersifat “prevailing” atau menyesuaikan aturan yang berlaku dan berkewajiban melepas saham tadi.
CEO Freerport Richard Adkerson mengatakan pada kantor berita Reuters, perusahaan itu berkomitmen untuk tetap ada di Indonesia, salah satu di antaranya karena sekitar sepertiga perekonomian di Papua bergantung pada tambang Grasberg.
Adkerson pada 12 Februari lalu mengeluarkan sebuah ultimatum keras – dengan tenggat 120 hari – pada pemerintah Indonesia, untuk mencabut tuntutannya atau menghadapi tuntutan di mahkamah arbitrase internasional.
Keterlibatan Freeport di Indonesia berlangsung sejak jaman pemerintah Soeharto, yang mencakup pembangunan wilayah Papua seluas 250.000 hektar pada tahun 1967. Freeport adalah perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan pemerintah baru Indonesia, dan sejak saat itu menjadi perusahaan terbesar di seluruh Indonesia.
"Aksi kekerasan sangat mungkin terjadi’’, ujar Andreas Harsono, peneliti dan aktivis Human Rights Watch.
“Timika itu daerah di bagian timur Papua yang masih liar. Daerah ini terletak di lokasi dimana terdapat pos yang dihuni oleh lebih dari 3.500 petugas keamanan di sepanjang jalan tambang, belum termasuk gerilyawan Papua dan ratusan anggota militer yang membangkang; yang semuanya ingin mendapatkan sesuatu dari tambang emas dan batubara itu. Penembakan di sepanjang jalan itu merupakan hal yang kerap terjadi. Saya tidak bisa membayangkan situasi disana ketika Freeport menghentikan operasi dan mem-PHK 30 ribu pekerja tambangnya.”
Gobai mengatakan sudah ada beberapa aksi demonstrasi yang terjadi di depan markas Freeport dan ia memperkirakan hal ini akan terus berlanjut.
Pemberhentian karyawan ini telah membatasi kehidupan banyak orang,” ujar John Gobai, anggota DPRD Papua.
“Kita telah mendengar dari banyak suku asli di Timika bahwa orang-orang jatuh sakit karena stress. Mereka jatuh dalam jurang stress”, tambahnya.
Menurut laporan internal Freeport tahun 2015, sekitar 36% karyawan tetap mereka adalah warga asli Papua.
“Saya kira karena banyak diantara mereka yang kehilangan pekerjaan, banyak yang ingin berdemonstrasi. Tetapi ironisnya, mereka di-PHK karena kebijakan pemerintah. Saya kira seluruh situasi ini merupakan pelanggaran HAM”, ujar Gobai.
Para pengamat di Papua dan Jakarta khawatir perubahan aturan dan kini pemberhentian karyawan akan mematikan perekonomian lokal dan memicu aksi kekerasan di kawasan yang dalam sejarah dikenal tidak stabil. Papua Barat telah sejak lama dikenal sebagai kawasan bermasalah di Indonesia dan gerakan yang menginginkan kemerdekaan kawasan itu kerap bentrok dengan militer Indonesia.
“Saya kira pemerintah tidak memahami dampak sosial pembekuan operasi Freeport di Mimika,” ujar Octavianus Danunan, editor suratkabar lokal “Radar Timika”. Ditambahkannya, “Freeport mengelola dua rumah sakit, memberikan ratusan beasiswa pada pelajar setempat, dan tentunya menyediakan lapangan kerja pada ribuan warga Papua. Dengan PHK karyawan ini, orang jadi sangat khawatir.”
Para pengamat di Papua dan Jakarta khawatir perubahan aturan dan kini pemberhentian karyawan akan mematikan perekonomian lokal dan memicu aksi kekerasan di kawasan yang dalam sejarah dikenal tidak stabil. Papua Barat telah sejak lama dikenal sebagai kawasan bermasalah di Indonesia dan gerakan yang menginginkan kemerdekaan kawasan itu kerap bentrok dengan militer Indonesia.
“Saya kira pemerintah tidak memahami dampak sosial pembekuan operasi Freeport di Mimika,” ujar Octavianus Danunan, editor suratkabar lokal “Radar Timika”. Ditambahkannya, “Freeport mengelola dua rumah sakit, memberikan ratusan beasiswa pada pelajar setempat, dan tentunya menyediakan lapangan kerja pada ribuan warga Papua. Dengan PHK karyawan ini, orang jadi sangat khawatir.”
Perusahaan pertambangan Amerika Freeport-McMoRan telah menghentikan operasi tambang emas terbesar di dunia yang terletak di provinsi Papua. Perusahaan itu tengah bersitegang dengan pemerintah Indonesia atas aturan-aturan pertambangan.
Ketika Freeport mulai memberhentikan puluhan ribu pekerja, ekonomi setempat paling terkena imbasnya. Di Mimika, provinsi Papua di mana terdapat tambang Grasberg, 91% pendapatan kotor berasal dari Freeport.
Kontak Perkasa Futures